Foto : Darsono PPK Diknas Provinsi Kaltara

LKPj Pansus DPRD ke Gubernur, Diknas Kaltara Masih Bermasalah

Foto : Darsono PPK Diknas Provinsi Kaltara

Kitateropong.com, Tanjung Selor Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kaltara Tahun Anggaran 2021 meyebutkan, Dinas Pendidikan (Diknas) Kaltara masih bermasalah.

Berdasarkan hasil monitoring di lapangan, Pansus DPRD setempat melihat secara langsung realisasi beberapa program/kegiatan OPD-OPD di lima kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Utara.

Pansus menemukan beberapa kegiatan OPD-OPD yang dinilai masih bermasalah. Salah satunya, proyek kegiatan Diknas Kaltara ada belum tuntas pengerjaan beberapa gedung sekolah dan hal terkait lainnya.

Dengan masalah tersebut, Pansus DPRD Kaltara merekomendasikan kepada gubernur untuk memberikan teguran keras kepada kontraktor-kontraktor pelaksana kegiatan di Tahun Anggaran 2021 yang belum tuntas pekerjaannya selama masa pemeliharaan.

Adapun pekerjaan/kegiatan yang bermasalah dimaksud, adanya beberapa gedung sekolah  yang atapnya bocor, hingga merusak plafon ruang kelas dan ada pula yang belum terpasang.

Selain itu, pengecatan yang belum maksimal, belum adanya  instalasi air dan listrik, serta ada juga gedung sekolah yang di bagian pondasinya belum di plaster, termasuk belum terpasang toilet/wc sekolah dan lainnya yang ditemukan.

Foto: Nota Penyampaian Rekomendasi (DPRD) Provinsi(Kaltara) terhadap (LKPj) Gubernur Kaltara Tahun Anggaran 2021.

Terkait dengan itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pendidikan Provinsi Kaltara Darsono, saat ditemui mengatakanpihaknya telah melakukan pemeriksaan, baik dari Inspektorat maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Soal itu, kami telah melakukan pemerikasaan, baik dari Inspektorat maupun Badan Pemeriksa Keuangan(BPK). Ada yang namanya masa pemeliharaan. Ketika itu sedang berjalan, kalau ada pekerjaan yang kurang tepat, pasti pihak kontraktor kami minta memperbaikinya. Jika dalam pemeriksaan nanti ada kami temukan pengerjaannya belum selesai, bisa saja hingga pemutusan kontrak, papar Darsono, di ruang kerjanya, Senin (9/5/2022).

Menurutnya, jika ada pihak kontraktor tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dengan batas waktu yang tertuang dalam kontrak, maka akan ada penambahan waktu 50 hari dengan denda seper/1000 dari sisa pekerjaan dan, kalau itu pun tidak selesai, maka pihaknya melakukan pemutusan kontrak.

Yang jelas, setelah pemutusan Kontrak bila ada lebih pembayaran pihak kontraktor harus mengembalikan. Sudah ada 4 perusahan yang telah kami putus kontraknya dan kami blacklist. Kami pun sudah menyampaikan jawaban langsung terhadap Pansus DPRD Provinsi Kaltara,” ungkap Darsono tegas.

Disinggung apa saja perusahaan yang di blacklist, Darsono enggan menjelaskan secara detil apa saja nama-nama perusahaan yang ia putus kontraknya itu.

Pembahasan Rekomendasi DPRD Kaltara atas LKPj Gubernur Kaltara Tahun Anggaran 2021.  Keanggotaan Pansus LKPJ DPRD Kaltara serta susunan komposisi dan personalia Pansus DPRD Kaltara berdasarkan Surat Keputusan DPRD Provinsi Kaltara Nomor 16 Tahun 2022 ditetapkan pada tanggal 29 Maret2022.

Foto : Pansus (DPRD) Provinsi(Kaltara) terhadap (LKPj) Gubernur Kaltara Tahun Anggaran 2021.

Koordinator :

1. Albertus Stefanus Marianus, ST (Fraksi PDI Perjuangan)

2. Andi Hamzah (Fraksi Gerindra)

3. Andi M. Akbar MD, SE, MM (Fraksi Hanura)

Ketua: Elia DJ (Fraksi Hanura)

Wakil Ketua : Fenry Alpius, SE, M.Si (Fraksi Golkar)

Sekretaris: Yacob Palung (Fraksi PDI Perjuangan)

Anggota :

1). H. Rakhmat Sewa (Fraksi PDI Perjuangan)

2). Jufri Budiman (Fraksi Gerindra)

3). Yancong, S.Pi (Fraksi Gerindra)

4). Ihin Surang (Fraksi Hanura)

5). Hj. Siti Laela (Fraksi Golkar)

6). Ir. H. Mohammad Saleh I, ST (Fraksi Golkar)

7). Marli Kamis, SH (Fraksi Demokrat)

8). Ruslan (Fraksi Demokrat)

9). Supaad Hadianto, SE (Fraksi Amanat Pembangunan)

10). Achmad Usman, SH (Fraksi Amanat Pembangunan Nasional Bintang Kebangsaan)

11). Karel (Fraksi Amanat Pembangunan

Nasional Bintang Kebangsaan)

12). Nurdin Hasni, SE (Fraksi Amanat Pembangunan NasionalBintang Kebangsaan).

Dalam Nota Penyampaian Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kaltara Tahun Anggaran 2021.***

 

Wartawan: Selamat AL

Editor: Suryo

About teropong

Check Also

Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Kaltara

   

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *