Kepemilikan Lahan Tidak Jelas. (WARGA)Lebih Bagus Soal ini Sampai ke Presiden Jokowi

Foto Istimewa: [redaksi] PT.Inhutani I

MALINAU= Pemukiman warga di Rukun Tetangga (RT), 13/14 di Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau Provinsi Kaltara sejak pemekaran Kabupaten Malinau hingga saat ini tidak ada kejelasan hak atas tanah yang mereka tempati.

Pasalnya lahan/tanah yang mereka tinggali itu, disebut-sebut, konflik dengan ijin lahan HGB milik Perusahaan Badan Usaha Milik Negara(BUMN)     PT. Inhutani I (MALINAU).

Ditambahnya lagi, adanya dugaan konflik terkait lembaga adat setempat yang juga mengklaim hak pewaris atas lahan itu.

Disisi lain,  warga RT, 13/ 14 itu, sudah Turun-temurun menduduki  lahan HGB milik Perusahaan (BUMN) PT. Inhutani I tersebut, bahkan boleh dikata sebagian warganya telah beranak, cucu tinggal ditempat itu, karena orang tua atau keluarganya adalah mantan karyawan, Pensiunan PT. Inhutani itu sendiri.

Untuk Mengurai persoalan itu, belum lama ini teropongkaltara.com coba mengkonfirmasi Manager Perusahaan Badan Usaha Milik Negara(BUMN) PT. Inhutani  I MALINAU,                      ( Yudi Ariyanto).

“Memang dulu kita ada pertemuan antara PT. Inhutani, Warga Desa Tanjung Lapang RT. 13 dan 14, Kuasa Ketua Keluarga Pewaris Aji Kapitan. Melakukan rapat mediasi tepatnya hari senin tanggal 5 Desember 2016 di Hotel Mahkota, dengan hasil kesepakatan,

Pertama. Badan Pertanahan Nasional (BPN), akan menyurati ke direksi PT. Inhutani 1 yang intinya memberi batas waktu untuk perpanjangan HGB, PT. Inhutani dan memperhatikan hak-hak, yang ada didalam lokasi HGB, PT. Inhutani

Kedua. Sepakat menempuh proses penyelesaian sengketa lahan melalui proses hukum di pengadilan negeri Malinau.

Ketiga. Bahwa kantor BPN Kabupaten Malinau tidak akan memproses permohonan pembaharuan Sertifikat HGB, apabila persoalan tersebut belum selesai.”Ungkap Yudi saat di temui teropongkaltara.com di Kantornya di komplek,   PT. Inhutani 1 Tanjung Lapang.

“Ternyata sampai sekarang tidak ada juga komplain dari masyarakat. Sedang Kami sendiri sudah di perintahkan direksi untuk kepengurusan perpanjangan ijin HGU dan kami mau urus, tapi masih terbentur adanya konflik atau sengketa yang berbagai kepentingan disini,

PT. Inhutani dalam hal ini bukan ingin menguasai, tapi bagaimana mediasi yang netral, penyelesaian yang bagus dan dapat di terima semua pihak, mungkin jika ada Pihak-pihak yang ingin Memfasilitasi itu mungkin lebih baik,

Untuk PT. Inhutani sendiri yang namanya aset Negara/ BUMN, itu sudah tercatat di kementerian dan BPK, begitu juga direksi ada pengawasan KPK. Termasuk Aset-aset PT. Inhutani ditempat lainnya.”Tambah Yudi, begitu panjang lebar.

Disinggung (Aset )Bangunan Pemerintah daerah Kabupaten Malinau yang  ada berdiri di atas  ijin lahan HGB-nya. Yudi mengakui kalau itu semua hanya status pinjam pakai.

(Yudi Ariyanto)Manager PT. INHUTANI. Pihaknya merasa ikut prihatin, dengan tidak adanya penyelesaian persoalan sengketa lahan di RT.13/14 selama ini.

Dia mengakui,  ada banyak kepentingan disana, terutama soal pembebasan lahan hak atas tanah milik warga. Jika kepemilikan lahan yang warga tempati itu jelas dan ada kepastian hukum menurutnya itu lebih baik.Foto Istimewa: [redaksi]  Bupati MALINAU,                Dr. Drs. Yansen Tipa Padan, M.Si,

Berdasarkan Referensi teropongkaltara.com:

PERSOALAN berbagai konflik diatas ijin lahan HGB, PT. INHUTANI 1, di RT 13/14 itu sudah berlarut-larut sejak lama, dan terkesan adanya pembiaran!.

Ironisnya disetiap Pemilihan Umum(Pemilu), legislatif dan pemilihan gubernur atau kepala daerah. Hak Suara warga di wilayah itu di pungut Alias di akui oleh “pemerintah”. Namun domisili hak atas tanah dimana tempat mereka tinggal tidak di akui, (tidak ada jelasan).

Bupati MALINAU, Dr. Drs. Yansen Tipa Padan, M.Si, dimintai tanggapannya. [1/7 11:25] soal itu, menjelaskan.” Ini sudah di urus dulu. Surat Resmi dari Pemerintah Daerah (Pemda) dan dibantu oleh Tokoh Adat Tidung pak Aji Saharman( Almarhum), tetapi mentok,

Di bawah memang ngomongnya Bisa-bisa, tetapi Direksi/di atas sulit melepas aset Perusahaan. Area itu sudah masuk Aset BUMN. Coba kita atur lagi waktu, komunikasi lagi kembali. Coba siapkan dokumen warga semuanya. Nanti kita atur jadwal untuk membahas lebih lanjut.”Sebut, Bupati Yansen. TP via pesan WhatsAppnya kepada teropongkaltara.com.

Selanjutnya, Bupati MALINAU,                                   Dr. Drs. Yansen Tipa Padan, M.Si, juga menyarankan untuk Komunikasi ke Sekretaris Daerah( Sekda) Dr. Ernes Silvanus, S.Pi, MM, jika sudah berproses, Warga membuat surat ke Bupati untuk minta penyelesaian dan Sebagai untuk mengadakan pertemuan.

Secara terpisah [1/7 23:27] Syafarudin dan Mohamad Padli yang ngakunya mendapat surat kuasa/mandat dari pewaris menceritakan.” Iya Kami pernah bertanya atau minta kepewaris waktu itu dengan bapak Aji Saharman (Almarhum), masalah lahan ini.

Karena setau kami lahan ini milik pewaris dan     PT. Inhutani hanya pinjam pakai ijin HGB, serta katanya pada waktu itu, ijin HGB itu hanya sampai tahun 2010 habisnya,Foto Istimewa:[redaksi]                                  Syafarudin dan Mohamad Padli

Terus dikasihlah kami surat kuasa semacam mandat untuk kepengurusan lahan ini. Dengan catatan pesan Almarhum, siapa saja yang ada disana tolong dibagi-bagi, tidak kenal suku, agama apa saja, asal hidup damai, kata beliau. Lalu dibuatkannya kami surat hibah yang isinya apa bila ada tuntutan atau permasalahan lahan ini dikemudian hari mereka siap bertanggungjawab.

Sebenarnya ini sudah ada pertemuan.                  Tapi PT. Inhutani yang kelihatannya sulit. Mungkin masalah Aset-asetnya.”Ujar Syafarudin yang angkrab dipanggil cum oleh Teman-teman dekatnya.

Ketika teropongkaltara.com mempertanyakan,   jika soal konflik lahan pemukiman warga ini sampai ketelinga Presiden Republik Indonesia (RI) Joko widodo bagaimana.”Kalau memang payah masalah lahan ini, lebih bagus lagi kalau sampai kepada presiden Jokowi.”Celetuk Syafarudin.*

Penulis: Selamat. AL
Editor : W5+1H

About admin

Check Also

Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Kaltara

   

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *